Sejak
berdirinya negara Republik Indonesia, sudah banyak tokoh-tokoh negara pada saat
itu telah merumuskan sistem perekonomian yang tepat bagi
bangsa indonesia, baik secara individu maupun diskusi kelompok. Tokoh ekonomi
indonesia saat itu, Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di negara Amerika
tahun 1949, menegaskan bahwa sistem yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam
campuran tetapi dalam proses perkembanganya telah disepakati suatu bentuk
ekonomi baru yang dinamakan sebagai Sistem
Ekonomi Pancasila yang didalamnya mengandung unsur penting yang
disebut
Demokrasi Ekonomi.
Mengapa
dipilih sistem Demokrasi ekonomi, karena menurut beliau sistem Demokrasi
Ekonomi memiliki ciri-ciri yang positif, diantaranya adalah :
- Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
- Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendakinya serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
- Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
- Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Dengan demikian perekonomian Indonesia tidak mengizinkan adanya:
1. Free fiht
liberalism, yaitu adanya suatu kebebasan usaha
yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi
yang lemah dan terjajah dengan akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah
si kaya dan si miskin.
2. Etatisme, yaitu keikutsertaan pemerintah yang terlalu dominan
sehingga mematikan motivasi dan kreasi masyarakat untuk berkembang dan bersaing
secara sehat. Jadi masyarakat hanya bersikap pasif saja.
3. Monopoli, suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok
tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak
mengikuti keinginan sang monopoli. Disini konsumen seperti robot yang diatur
untuk mengikuti jalannya permainan.
Meskipun
awal perkembangan perekonomian
indonesia menganut sistem ekonomi pancasila. Ekonomi
demokrasi dan mungkin ‘campuran’ namun bukan berarti sistem perekonomian
liberalis dan etatisme tidak pernah terjadi di Indonesia. Awal tahun 1950-an
sampai dengan tahun 1957-an merupakan bukti sejarah adanya corak liberalis
dalam perekonomian Indonesia. Demikian juga dengan sistem etatisme, pernah juga
mewarnai corak perekonomian di tahun 1960-an sampai masa orde baru.
Faktor-faktor penyebab
kegagalan sistem perekonomian Indonesia adalah :
Program
tersebut disusun oleh tokoh yang relatif bukan bidangnya, namun oleh tokoh
politik, sehingga keputusan yang dibuat cenderung menitikberatkan pada masalah
politik bukan masalah ekonomi.
Akibat
lanjutan dari kegagalan diatas dana negara yang seharusnya dialokasikan untuk
kepentingan kegiatan ekonomi justru dialokasikan untuk kepentingan politik dan
perang.
Adanya
kecenderungan terpengaruh untuk menggunakan sistem perekonomian yang tidak
sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.
Akibat yang ditimbulkan dari sistem etatisme
yang pernah terjadi di indonesia pada periode tersebut, yaitu :
a. Semakin rusaknya sarana produksi dan
komunikasi yang membawa dampak menurunnya nilai ekspor kita.
b. Hutang luar negeri yang justru
dipergunakan untuk proyek ‘Mercu Suar’
c. Defisit anggaran negara yang makin
besar laju pertumbuhan penduduk yang lebih besar dari pertumbuhan ekonomi
Dalam
perekonomian
indonesia dikenal tiga pelaku pokok :
·
Koperasi
·
Sektor Swasta, dan
·
Sektor pemerintah
Sesuai
dengan konsep trilogi pembangunan, yang masing-masing pelaku tersebut memiliki
fungsi sebagai berikut :
Koperasi
Sesuai
dengan UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4 menyatakan bahwa fungsi dan peran koperasi
seperti berikut ini.
- Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.
- Turut serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Sektor Swasta
Peran
yang diberikan sektor swasta dalam perekonomian Indonesia seperti berikut ini.
- Membantu meningkatkan produksi nasional.
- Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru.
- Membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan.
- Membantu pemerintah mengurangi pengangguran.
- Menambah sumber devisa bagi pemerintah.
- Meningkatkan sumber pendapatan negara melalui pajak.
- Membantu pemerintah memakmurkan bangsa.
Sektor Pemerintah
Secara
umum sektor pemerintah memiliki fungsi :
- Mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- Sebagai pengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara efektif dan efisien.
- Sebagai alat bagi pemerintah untuk menunjang kebijaksanaan di bidang ekonomi.
- Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat menyerap tenaga kerja.
Itulah
sistem perekonomian yang Indonesia anut menurut beberapa sumber. Dan dibawah
ini merupakan sejarah-sejarah yang terjadi dalam perekonomian di Indonesia pada
masa orde lama, orde baru, hingga reformasi sekarang ini.
Sejarah Perekonomian Di Indonesia
Indonesia
adalah negara yang strategis karena diapit dengan dua samudra dan dua benua.
Sehingga penjajah semakin bersemangat untuk merebut negara ini. Seperti Belanda
berkuasa selama sekitar 350 tahun di Indonesia , Jepang 3,5tahun dan masih
banyak negara-negara penjajah lain. Selama dijajah, perekonomian Indonesia
sangat terpuruk. Mari kita simak perkembangan sejarah perekonomian Indonesia
mulai dari orde lama, orde baru, hingga reformasi saat ini.
ORDE LAMA
Masa Pasca Kemerdekaan
(1945-1950)
Keadaan
ekonomi & keuangan pada masa ini sangat buruk, karena disebabkan oleh :
Inflasi yang sangat tinggi yang
dikarenakan beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali.
Pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata
uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang
pendudukan Jepang.
Usaha-usaha yang
dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
a. Menteri keuangan Ir. Surachman
melaksanakan Program Pinjaman Nasional dengan persetujuan BP-KNIP pada
bulan Juli 1946.
b. Usaha melawan blokade dengan
diplomasi beras ke India
c. Mengadakan kontak dengan perusahaan
swasta Amerika
d. Melawan blokade Belanda di Sumatera
dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
Tujuan
dilakukannya Konferensi Ekonomi Februari 1946 untuk memperoleh kesepakatan yang
tetap dalam menanggulangi masalah ekonomi yang mendesak, seperti :
a. Masalah produksi&distribusi
sandang,pangan,papan, serta status dan administrasi perkebunan.
b. Pembentukan Planning Board (Badan
Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
c. Rekonstruksi dan Rasionalisasi
Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke
bidang-bidang produktif.
d. Kasimo Plan yang intinya mengenai
usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis.
Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (Mazhab
Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).
Masa Demokrasi Liberal
(1950-1957)
Sistem
ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka. Karena
pengusaha pribumi masih lemah&belum bisa bersaing dengan pengusaha
nonpribumi, terutama pengusaha Cina.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi,
antara lain :
a. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar
agar tingkat harga turun, Gunting Syarifuddin memotongan nilai uang (sanering)
pada 20 Maret 1950.
b. Membatasi impor barang tertentu dan
memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit
pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam
perkembangan ekonomi nasional program ini disebut Program Benteng
Masa Demokrasi Terpimpin
(1959-1967)
Indonesia
menjalankan sistem demokrasi terpimpin& struktur ekonomi Indonesia menjurus
pada sistem etatisme (pemerintah mengatur segalanya) sebagai akibat dari dekrit
presiden 5 Juli 1959. Sistem ini diharapkan akan membawa kemakmuran bersama dan
persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Namun
kebijakan ekonomi tersebut pada masa ini belum bisa memperbaiki keadaan ekonomi
indonesia, seperti :
a. Menurunkan nilai uang kertas pecahan
Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua
simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan pada Devaluasi yang diumumkan
pada 25 Agustus 1959.
b. Dibentuknya Deklarasi Ekonomi
(Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.
Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia
dan pada 1961-1962 harga barang-barang naik 400%.
c. Tindakan pemerintah untuk menekan
angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
d. Pemerintah tidak menghemat
pengeluaran-pengeluarannya sehingga memperparah tindakan moneter.
ORDE BARU
Stabilisasi
politik menjadi prioritas utama pada masa ini. Karena pengusaha pribumi tidak
bisa bersaing dengan pengusaha non pribumi, serta sistem etatisme pun tidak
memperbaiki keadaan, maka Dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka
sistem ekonomi demokrasi pancasila yang merupakan campur tangan pemerintah
dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, pasar tidak bisa menentukan sendiri
dalam keadaan atau masalah tertentu.
Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala
bidang, seperti:
1. kebutuhan pokok
2. pendidikan dan kesehatan
3. pembagian pendapatan
4. kesempatan kerja
5. kesempatan berusaha
6. partisipasi wanita dan generasi muda
7. penyebaran pembangunan
8. peradilan
Semua
itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30
tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima
tahun).
Indonesia
berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan tingkat
kesejahteraan rakyat dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga
berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB
dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah,dampak positif ini
diperoleh pada tahun 1984.
Namun
dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan
sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan
pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat, serta penumpukan utang luar
negeri. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi
global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat
secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan
berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.
ORDE REFORMASI
Pemerintahan
presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum
melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi.
Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik.
Pada
masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, juga tidak ada
tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan.
Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus
dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan
ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah.
Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di
mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
Masa
Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri Masalah-masalah
yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum.
Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi
antara lain :
Meminta
penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club
ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
Kebijakan privatisasi BUMN.
Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan
tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik
dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan
ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi,
karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Di masa ini juga direalisasikan
berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan
konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak
investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu
jalannya pembangunan nasional.
Masa
Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Kebijakan
kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau
dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh
naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor
pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan
kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni
Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak
sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah
sosial.
Kebijakan
yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan
pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta
mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah
satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November
2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Menurut
Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja.
Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan
bagi investor, terutama investor asing, yang salahsatunya adalah revisi
undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di
Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
Sumber:
